KOTAMOBAGU — Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan akibat fenomena El Nino mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kotamobagu bergerak cepat. Mitigasi kini difokuskan di empat kecamatan dengan melibatkan personel TNI dan Polri untuk memastikan penanganan menjangkau hingga tingkat kelurahan dan desa.
Kepala BPBD Kota Kotamobagu, Asriyanti Mapisangka, menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar upaya pencegahan berjalan efektif di lapangan.
"Kerja sama dengan TNI dan Polri sangat penting agar upaya ini berjalan efektif dan cepat terjangkau hingga ke tingkat kelurahan dan desa," ujarnya.
Pemetaan Titik Rawan dan Sosialisasi ke Warga
Langkah awal yang dilakukan adalah pemantauan titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan. BPBD juga menyusun rencana operasional pengendalian kebakaran sebagai pedoman teknis di lapangan.
Selain itu, sosialisasi gencar dilakukan kepada masyarakat. Warga diimbau untuk tidak membakar sampah atau lahan secara sembarangan yang berpotensi memicu api meluas saat kondisi kemarau.
Tim gabungan juga mulai mendata wilayah-wilayah yang diprediksi mengalami kesulitan air bersih. Pendataan ini menjadi dasar untuk menyiapkan skema distribusi bantuan air jika krisis benar-benar terjadi.
Mengapa El Nino Tahun Ini Dianggap Lebih Berisiko?
Peringatan cuaca ekstrem yang dikeluarkan BPBD Provinsi Sulawesi Utara menjadi dasar utama percepatan mitigasi ini. Surat edaran tersebut menginstruksikan seluruh daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino.
Fenomena ini tidak hanya berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan yang bisa meluas. Krisis air bersih menjadi ancaman berikutnya yang diprediksi akan melanda sejumlah wilayah.
BPBD memperkirakan dampak El Nino masih akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Karena itu, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat terus diperkuat.
Warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif menjaga lingkungan sekitar. Keterlibatan masyarakat dinilai krusial untuk meminimalkan risiko bencana yang mungkin terjadi selama periode puncak kemarau. (Andong)
