MANADO — Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos menyatakan akan memboyong personelnya untuk melakukan turun lapangan (turlap) ke lokasi konflik lahan Tol Manado-Bitung. Langkah ini diambil setelah rapat dengar pendapat (RDP) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jalan Tol dan Forum Masyarakat Jalan Tol Sulut pada Senin (11/5/2026) belum menghasilkan titik terang.
“Kami tetap berkomitmen mencari solusi. Melalui Turlap nanti, kami akan mencari tahu fakta sebenarnya di lapangan agar masalah ganti rugi ini tidak terus berlarut-larut,” tegas Kapojos.
Dalam RDP sebelumnya, anggota Komisi III seperti Yongki Limen, Haslinda Rotinsulu, dan Toni Supit menilai verifikasi faktual merupakan langkah krusial. Mereka menolak jika penyelesaian hanya didasarkan pada data di atas kertas yang belum tentu sesuai kondisi riil.
Menurut Kapojos, sengketa lahan ini sudah berlarut dan memicu keresahan di kalangan warga yang lahannya masuk trase tol. Tanpa peninjauan langsung, dikhawatirkan solusi yang ditawarkan tidak tepat sasaran dan malah memunculkan masalah baru.
Ketua Komisi III juga meminta warga terdampak untuk terus aktif menyampaikan aspirasi ke DPRD Sulut. Ia berjanji bahwa lembaganya akan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mencari titik temu.
“Kami tetap berkomitmen mencari solusi,” ujarnya lagi, menekankan bahwa proses turlap nanti akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat.
Proyek Tol Manado-Bitung merupakan salah satu infrastruktur strategis di Sulawesi Utara. Namun, pembebasan lahan kerap menjadi batu sandungan sejak awal pengerjaan. Sengketa nilai ganti rugi antara warga dan PPK menjadi isu paling panas yang belum terselesaikan.
Dengan adanya komitmen turun lapangan dari Komisi III DPRD Sulut, warga berharap ada percepatan penyelesaian. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa DPRD tidak hanya menjadi penonton dalam konflik agraria di daerahnya sendiri.