MANADO — Rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi itu dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari Pemerintah Provinsi Sulut, DPRD Sulut, Polda Sulut, PT Pertamina Patra Niaga, BPJN, Hiswana Migas, hingga unsur pemerintah kabupaten dan kota.
Dalam forum tersebut, Pricylia Rondo yang juga legislator dari PDI Perjuangan menjadi salah satu narasumber bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, Komnes FX Winardi Prabowo, serta perwakilan pemprov Reza Dotulong. Ia menekankan bahwa rapat koordinasi ini tidak berhenti pada diskusi, melainkan menghasilkan komitmen nyata.
"Kami dari Komisi II DPRD Sulut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Sulut yang telah mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan rekomendasi serta melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi solar subsidi di lapangan," ujar Pricylia.
Komitmen pengawasan intensif akan dilakukan dalam dua minggu ke depan. Hal ini dinilai penting untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Pricylia menegaskan bahwa masyarakat Sulawesi Utara tidak boleh terus-menerus dirugikan akibat distribusi solar subsidi yang tidak tepat sasaran. Ia menilai langkah pengawasan aparat kepolisian merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak masyarakat.
"Kami sangat senang karena rakor ini memiliki tujuan yang jelas. Semua pihak menunjukkan komitmen yang sama untuk bekerja bagi masyarakat. Jangan sampai rakyat Sulawesi Utara mengalami kesulitan mendapatkan solar yang memang menjadi hak mereka," tegas legislator dapil Minsel Mitra itu.
Tak hanya itu, Pricylia juga mengapresiasi sikap tegas Polda Sulut yang menyatakan siap menindak setiap bentuk pelanggaran dan penyimpangan distribusi BBM subsidi. Menurutnya, tindakan tegas terhadap oknum yang memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan pribadi menjadi kunci agar distribusi energi berjalan adil.
Sebelumnya, antrean panjang kendaraan dan kelangkaan solar subsidi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara menjadi pemicu digelarnya rapat koordinasi ini. Dengan adanya pengawasan ketat dari kepolisian, diharapkan distribusi solar subsidi dapat kembali normal dan tepat sasaran.