SULAWESI UTARA — Isu perombakan kabinet kembali mencuat jelang Agustus 2026, namun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto belum memiliki rencana tersebut. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pembahasan soal penggantian menteri yang masih menjabat.
"Reshuffle? Sementara belum ada," ujar Pras saat berbincang dengan wartawan dalam perjalanan menggunakan Kereta Api Nusantara Explorer dari Batang menuju Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Pernyataan ini sekaligus meluruskan spekulasi yang berkembang di publik. Menurut Pras, agenda pelantikan pejabat dalam waktu dekat, jika ada, hanya diperuntukkan bagi pos-pos yang ditinggalkan pejabat lamanya.
Setidaknya ada dua posisi yang saat ini kosong dan membutuhkan pengganti. Pertama, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang ditinggalkan Sudaryono setelah dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kedua, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) yang ditinggalkan Silmy Karim lantaran berstatus tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalaupun mohon maaf ya kalaupun misalnya ada barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," kata Pras menjelaskan.
Lebih lanjut, Pras menegaskan bahwa di luar pengisian posisi kosong tersebut, tidak ada rencana untuk mengganti pejabat yang masih aktif bekerja. Ia menggarisbawahi bahwa Presiden Prabowo sendiri belum pernah mengadakan diskusi internal mengenai hal ini.
"Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet," tegasnya.
Pernyataan Mensesneg ini menjadi penegas kedua kalinya dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya beredar kabar bahwa kepala negara akan melakukan evaluasi kinerja menteri pada awal bulan depan. Namun, sumber di lingkungan Istana Kepresidenan menyebut evaluasi berkala tersebut merupakan agenda rutin yang tidak selalu berujung pada pergantian pejabat.
Isu reshuffle sendiri kerap muncul di tengah dinamika politik nasional, terutama ketika ada indikator ekonomi yang menurun atau kepuasan publik terhadap kinerja kabinet mulai melandai. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden selaku pemegang hak prerogatif.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada jadwal resmi pelantikan pejabat baru yang diumumkan oleh Sekretariat Negara. Publik masih menunggu kepastian siapa yang akan mengisi kursi Wamentan dan Wamen Imipas yang kosong, serta apakah akan ada nama-nama baru di luar dua posisi tersebut.