MINAHASA — Ratusan warga Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, memanfaatkan masa reses anggota DPRD Sulut untuk menyampaikan langsung keluhan mereka terkait infrastruktur yang dinilai belum maksimal. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kelurahan Roong itu, warga mengusulkan perbaikan sejumlah ruas jalan, pembangunan jembatan, hingga normalisasi saluran air yang rawan memicu banjir.
Pertemuan yang dihadiri pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, serta pengurus PDI Perjuangan dari tingkat cabang hingga ranting ini menjadi ajang dialog langsung antara wakil rakyat dan konstituennya. Sejumlah perwakilan warga secara bergantian menyampaikan daftar prioritas pembangunan yang mereka harapkan segera direalisasikan.
Jalan Rusak dan Drainase Tersumbat Jadi Keluhan Utama
Salah satu warga, Sonny Supit, menyoroti kondisi jalan representatif di Tataaran Dua yang belum tertangani secara maksimal. Ia menyebut warga bahkan telah melakukan perbaikan secara swadaya karena kondisi jalan yang semakin sulit dilalui.
Selain akses jalan di Tataaran Dua, warga juga mengusulkan sejumlah titik prioritas lainnya. Di antaranya akses jalan menuju gereja yang belum tersentuh pengaspalan maupun paving block, jalan perkebunan di Tondano Barat menuju kawasan Watulambot yang dinilai vital untuk menunjang ekonomi petani, serta pemasangan paving block di akses Talete menuju SD GMIM 3 Tondano.
Tak hanya itu, usulan pengaspalan jalan penghubung Marawas–Tumaluntung dan jalur Tataaran–Tondano–Tomohon turut masuk dalam catatan reses. Warga juga meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan SD Negeri 1 dan SD Negeri 6 untuk membuka akses warga Wengkol dan Ranowangko.
Lurah Roong Soroti Risiko Banjir di Kawasan Perikanan
Lurah Roong, Frangky R. Lensun, SIP, menyampaikan keprihatinan khusus terkait saluran air di area perikanan yang mengalami penyumbatan. Kondisi ini dinilai berisiko memicu banjir saat curah hujan tinggi melanda wilayah Tondano Barat.
Di tengah berbagai keluhan tersebut, Frangky juga menyampaikan apresiasi atas bantuan lima titik lampu penerangan jalan yang diberikan oleh Piere Makisanti. Bantuan tersebut dinilai telah membantu menerangi dua lingkungan di Kelurahan Roong.
DPRD Sulut: Aspirasi Diklaster Sesuai Kewenangan dan Kondisi Fiskal
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Piere Makisanti menegaskan bahwa pengawalan aspirasi harus selaras dengan kondisi keuangan daerah serta aspek regulasi yang berlaku. Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa struktur APBD 2026 saat ini tengah mengalami penyesuaian ruang fiskal, sementara proses pembahasan APBD 2027 juga sedang bergulir.
Menurutnya, tidak semua proyek bisa langsung dieksekusi tanpa kejelasan status administratif, terutama yang terkait dengan status lahan. "Semua aspirasi ini akan kita klasterkan sesuai kewenangan, mana yang menjadi ranah Kabupaten dan mana yang menjadi tanggung jawab Provinsi. Khusus usulan jalan yang masih terkendala status lahan, tentu harus diselesaikan dulu koordinasinya di tingkat bawah," kata Piere.
Ia menambahkan, selain infrastruktur, usulan terkait bantuan UMKM hingga program sosial juga telah dicatat untuk diperjuangkan secara bertahap melalui mekanisme anggaran yang berlaku. "Saya mengajak seluruh jajaran pengurus partai di tingkat PAC hingga Ranting untuk aktif mengomunikasikan program pembangunan pemerintah kepada warga secara transparan," ujarnya.
