SITARO — Ribuan kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan kembali menjadi sorotan dalam reses anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Vionita Kuerah, yang juga menjabat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut, memastikan seluruh masukan yang ia terima akan dikawal hingga masuk dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah.
Dialog langsung dengan pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga tokoh perempuan itu berlangsung di Kampung Kawahang, Senin (3/8/2026). Vionita menyebut, reses bukan sekadar formalitas, melainkan momentum strategis untuk memastikan kebijakan yang lahir di tingkat provinsi benar-benar menjawab persoalan riil di lapangan.
Aspirasi Warga Dijadikan Bahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Vionita menegaskan, setiap aspirasi yang mengalir dari masyarakat Kecamatan Siau Barat Utara akan diinventarisasi dan dikaji terlebih dahulu. Hasil kajian itu nantinya menjadi bahan perjuangan melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD maupun koordinasi intensif dengan pemerintah daerah.
“Tidak sekadar menyampaikan aspirasi tetapi Reses merupakan agenda konstitusional anggota DPRD, untuk membuka ruang komunikasi yang efektif antara DPRD dan Masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan kami inventarisasi, dikaji, dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” ujar Vionita dalam sambutannya.
Perhatian Berkelanjutan untuk Wilayah Nusa Utara
Sebagai legislator yang membidangi pembentukan regulasi daerah, Vionita menyoroti pentingnya payung hukum yang berpihak pada percepatan pembangunan di kepulauan. Ia menilai, sinergi antara DPRD dan eksekutif menjadi kunci agar pembangunan di daerah terluar tidak timpang dengan wilayah daratan Sulawesi Utara.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan kolaborasi harus terus dijaga agar pembangunan di wilayah kepulauan semakin maju dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” tegasnya.
Kegiatan reses yang berlangsung tertib ini menghasilkan sejumlah masukan konstruktif dari warga. Berbagai kebutuhan infrastruktur dasar hingga penguatan layanan publik menjadi catatan utama yang akan diperjuangkan Vionita di tingkat provinsi, khususnya untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Sitaro dan kawasan Nusa Utara.
