Sikka — Pulau Palue di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus menjadi fokus utama penanganan pascagempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Menteri PU (Pekerjaan Umum) Dody Hanggodo bergerak cepat untuk memastikan kebutuhan dasar warga di pulau yang terletak di bagian utara Pulau Flores itu terpenuhi.
Prioritas utama yang dikejar adalah akses air bersih bagi sekitar 7.000 warga yang tersebar di delapan desa. Langkahnya mencakup penyediaan air darurat serta penyiapan sumber air tambahan jangka panjang.
Dalam pernyataannya, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemenuhan air bersih merupakan salah satu prioritas dalam penanganan masyarakat terdampak bencana.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Sejalan dengan arahan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw langsung turun ke lapangan. Pada Selasa (18/8/2026), Dirjen SDA bersama Bupati Sikka Juventus Kago meninjau sejumlah lokasi terdampak di Pulau Palue.
Mereka melihat langsung tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi serta memeriksa kondisi sumur bor buatan 2023. Sumur bor tersebut merupakan salah satu sumber layanan air masyarakat dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik.
Sejumlah langkah konkret telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air warga pascagempa. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue.
Untuk menambah pasokan air, BBWS Nusa Tenggara II menyiapkan survei geolistrik guna memetakan potensi sumber air tanah. Survei ini akan menjadi dasar untuk menentukan titik potensial pengembangan sumber air baru, sehingga pemenuhan kebutuhan air masyarakat tidak hanya mengandalkan sumber yang tersedia saat ini.
Penanganan di Pulau Palue tidak hanya berhenti pada sektor air bersih. Kementerian PU juga mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu.
Selain itu, untuk memulihkan akses dan melindungi kawasan permukiman, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang mengganggu akses masyarakat.
Kementerian PU turut memberikan perhatian terhadap Kantor Camat Palue yang mengalami kerusakan akibat gempa sebagai bagian dari pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Melalui langkah tersebut, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue dilakukan secara bertahap dengan menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, sebagai prioritas utama pascagempa.