SULAWESI UTARA — Kolaborasi ini memungkinkan peneliti BRIN menggunakan peralatan canggih milik Kementan, mulai dari laboratorium bioteknologi hingga greenhouse pengujian varietas. Sebelumnya, akses tersebut terbatas hanya untuk internal Kementan. Kini, seluruh fasilitas di 38 provinsi bisa dimanfaatkan secara gratis untuk riset bersama yang terdaftar resmi.
Riset Langsung ke Lahan Petani
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pembukaan akses ini menargetkan peningkatan produktivitas pangan nasional sebesar 15 persen dalam dua tahun ke depan. "Kami tidak ingin riset hanya berakhir di jurnal. Harus turun ke sawah, ke kebun petani," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/4).
Fasilitas yang dibuka meliputi laboratorium uji tanah, laboratorium penyakit tanaman, dan pusat perbenihan. BRIN akan memfokuskan riset pada pengembangan bibit padi dan jagung yang tahan kekeringan serta hama. Data Kementan menunjukkan, produktivitas padi nasional saat ini rata-rata 5,2 ton per hektare, masih di bawah potensi optimal 7 ton per hektare.
Potong Birokrasi, Percepat Inovasi
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menambahkan, kerja sama ini memangkas waktu riset yang biasanya memakan 3-5 tahun menjadi maksimal 2 tahun. "Kami bisa langsung menguji hipotesis di laboratorium yang sudah standar, tanpa harus membangun fasilitas baru," jelasnya.
Skema riset bersama ini juga melibatkan perusahaan BUMN seperti Pupuk Indonesia dan Pertani yang akan menjadi off-taker hasil riset. Artinya, jika varietas baru berhasil dikembangkan, industri pupuk dan benih siap memproduksi massal dalam waktu 6 bulan setelah uji coba lapangan selesai.
Dampak ke Petani dan Harga Pangan
Ketua Asosiasi Petani Indonesia (API) Yayan Suryana menyambut positif langkah ini. Menurutnya, petani kecil selama ini kesulitan mengakses benih unggul karena harganya mahal dan distribusi terbatas. "Kalau riset ini menghasilkan bibit tahan hama dengan harga terjangkau, biaya produksi petani bisa turun 20 persen," katanya.
Kementan menargetkan, hasil riset bersama ini sudah bisa diuji coba di lahan petani di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada September 2025. Jika berhasil, program akan diperluas ke 12 provinsi sentra pangan pada 2026.
Langkah ini menjadi terobosan baru di tengah tekanan perubahan iklim yang mengancam produksi pangan nasional. Dengan kolaborasi riset yang lebih cair, pemerintah berharap Indonesia tidak lagi bergantung pada impor benih dan teknologi pertanian dari luar negeri.
