LABUAN BAJO — Menteri PU Dody Hanggodo terbang ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk mengikuti rapat koordinasi darurat penanganan pascagempa Magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, NTT, Minggu (16/8/2026).
Rakor dipimpin Menko PMK Pratikno, diikuti sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, unsur TNI dan Polri, serta kepala daerah setempat. Fokus pertemuan adalah perkembangan kondisi lapangan dan percepatan penanganan kebutuhan masyarakat terdampak.
Dalam laporannya, Menteri Dody memaparkan progres Kementerian PU lewat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di NTT terkait pemeriksaan ruas jalan dan jembatan terdampak, serta koordinasi penanganan titik yang masih terganggu.
"Pagi tadi kami sudah cek kondisi di lapangan. Untuk beberapa titik sudah mulai tertangani, tetapi masih ada yang perlu kami selesaikan. Ada satu jembatan yang masih harus ditangani dan kami terus berpacu agar bisa segera ditangani," kata Menteri Dody.
Jajaran UPT sudah diinstruksikan menangani ruas jalan terdampak secara bertahap, memprioritaskan akses untuk mobilitas warga dan distribusi bantuan darurat.
"Kami sudah koordinasikan dengan teman-teman balai (UPT) untuk bergerak ke titik-titik yang membutuhkan penanganan. Kalau ada kebutuhan tambahan, kami siap membantu dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain," kata Dody Hanggodo.
Selain infrastruktur jalan, kebutuhan air bersih warga terdampak turut ditangani Direktorat Jenderal Cipta Karya lewat penyediaan sarana dan peralatan pendukung yang dimobilisasi ke lokasi yang membutuhkan. Di Kabupaten Nagekeo, tiga unit Mobil Tangki Air (MTA) telah disiagakan — dua unit sudah di lokasi, satu unit pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Dukungan itu ditambah 16 unit hidran umum (HU), terdiri dari 8 unit tersedia dan 8 unit pinjam pakai dari penanganan banjir yang sama.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," ujar Menteri Dody.
Menurut Menteri Dody, penanganan bencana ini membutuhkan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, TNI, dan Polri. UPT NTT dipastikan terus memantau kondisi infrastruktur terdampak dan mempercepat penanganan pada titik yang mengganggu konektivitas, agar akses masyarakat dan distribusi bantuan tetap berjalan selama masa tanggap darurat pascagempa Flores.
