MANADO — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara menggelar Sosialisasi Literasi Jasa Keuangan dan Koordinasi Pengisian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Aula Kantor BPS Sulut, Senin (31/8/2026). Acara ini dihadiri perwakilan Forkopimda, pimpinan partai politik, hingga pemimpin redaksi media massa.
Kepala BPS Sulut, Dr. Watekhi, S.Si., MSE, membuka resmi kegiatan yang menyoroti dua hal besar: kapasitas ekonomi masyarakat dan kualitas demokrasi daerah. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai krusial menjelang dimulainya tahapan pemilu yang dijadwalkan berjalan pada 2027.
Mengapa Sinkronisasi Data IDI Menjadi Krusial Jelang Pemilu 2027?
Johnny Suak, Kepala Badan Kesbangpol Sulut yang mewakili Gubernur, menegaskan bahwa IDI memiliki arti strategis karena mencerminkan potret riil demokrasi di daerah. Data ini nantinya akan menjangkau tingkat kabupaten dan kota, sehingga menjadi dasar evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Sosialisasi ini sangat krusial untuk membangun demokrasi literasi yang sehat dan berimbang sehingga menghasilkan nilai IDI yang berkualitas. IDI memiliki arti strategis karena mencerminkan potret riil demokrasi di daerah, yang nantinya juga akan menjangkau tingkat kabupaten dan kota,” ujar Johnny dalam sambutannya.
Ia menambahkan, pengukuran aspek kebebasan sipil hingga kapasitas penyelenggara negara dan aparat hukum menjadi fondasi penting. Targetnya, Sulawesi Utara tetap aman dan kondusif sepanjang proses politik berlangsung.
Fakta Menarik: Partisipasi Tinggi di Tengah Status Daerah Rawan
Johnny menyoroti anomali unik Sulawesi Utara pada Pemilu 2024 lalu. Meski sempat masuk dalam kategori daerah rawan kedua di tingkat nasional, angka partisipasi pemilih di provinsi ini justru tercatat sangat tinggi.
Catatan ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memastikan antusiasme masyarakat tidak surut, tetapi tetap berjalan dalam koridor demokrasi yang berkeadaban.
Penguatan Literasi Keuangan: Kunci Stabilitas Ekonomi Daerah
Untuk membedah penguatan kapasitas daerah dari sisi statistik dan ekonomi, OJK Sulut & Gorontalo mengambil peran. Budiman Siahaan, Kepala Divisi PEPK dan LMS Kantor OJK Sulut & Gorontalo, memaparkan materi terkait penguatan literasi dan inklusi jasa keuangan masyarakat.
Sementara itu, Sirly Worotikan, SE, MSi, Statistisi Ahli Madya BPS Sulut, membedah metodologi serta indikator teknis dalam pengisian data Indeks Demokrasi Indonesia. Dua perspektif ini sengaja disatukan dalam satu forum untuk membangun ekosistem daerah yang sehat secara ekonomi dan politik.
Melalui kolaborasi antara BPS, Pemprov Sulut, OJK, dan elemen masyarakat, Sulawesi Utara optimistis dapat terus memperkokoh stabilitas daerah. Standar demokrasi yang berkeadilan menjadi target bersama, bukan hanya jargon seremonial.
