SULAWESI UTARA — Program pengolahan sampah plastik jenis High-Density Polyethylene (HDPE) menjadi kursi, meja, dan plakat ini berawal dari tawaran Rappo Impact yang dianggap PLN sebagai model pemberdayaan baru di ibu kota Sulawesi Selatan. Kini, limbah yang tadinya menumpuk disulap menjadi produk bernilai jual, sekaligus menjawab persoalan lingkungan perkotaan.
"Awalnya pengolahan sampahnya itu sekitar 300 kg per bulan, nanti kami berharap bakal sampai dua kali lipatnya," ujar Officer Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Sulselrabar, Khayrunnisa, di Makassar pada Minggu.
General Affair Rappo Indonesia, Riswanda Fatriansah, mengungkapkan bahwa produk kursi dan meja hasil daur ulang ini sudah diminati perorangan maupun kafe-kafe di Makassar. Sementara untuk plakat, permintaan justru datang dari perusahaan swasta hingga ke Jakarta.
"Bantuan yang diberikan oleh PLN ini sebenarnya sangat membantu kita, apalagi dengan kita mulainya mengolah sampah jenis HDPE ini. Harapannya serapan sampah yang bisa kita olah bisa lebih banyak lagi," kata Riswanda.
Dampak sosial program ini dirasakan langsung oleh Hendriadi, warga yang bergabung sebagai pekerja workshop. Ia mengakui kondisi ekonominya membaik setelah terlibat dalam produksi furnitur daur ulang tersebut. "Alhamdulillah semakin baik. Kita kerja di sini memang ada nilai ekonominya," katanya.
Senior Officer Komunikasi dan TJSL PLN UID Sulselrabar, Vinca Resti Apriani, menegaskan bahwa kehadiran workshop ini menjadi instrumen kemandirian ekonomi warga. Menurutnya, sinergi dengan Rappo memperkuat kapasitas masyarakat yang selama ini berada di sektor informal.
"Ketika kita lihat kondisi masyarakatnya seperti ini, dengan kita bekerja bersama dengan Rappo, kita juga meningkatkan kemandirian ekonomi warga sekitar," ujar Vinca.
General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, menyebut program ini merupakan wujud komitmen perseroan terhadap ekonomi sirkular dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Ia menekankan bahwa peran BUMN tidak berhenti pada penyediaan listrik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di tengah tekanan limbah plastik nasional.
"Kami ingin memastikan bahwa kehadiran PLN tidak hanya soal penyediaan listrik, tapi juga memberi dampak nyata bagi lingkungan dan perekonomian masyarakat sekitar," tegas Edyansyah.
Ke depan, PLN menargetkan volume pengolahan sampah di workshop Rappo bisa berlipat ganda. Jika serapan limbah meningkat, kapasitas produksi furnitur dan plakat pun bertambah, membuka lebih banyak posisi kerja bagi warga prasejahtera di Sulawesi Selatan.
Langkah ini sejalan dengan tren korporasi yang mulai menjadikan program TJSL sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan sekadar kewajiban kepatuhan. Dengan model bisnis daur ulang yang terukur, kolaborasi PLN dan Rappo bisa menjadi contoh replicable bagi daerah lain yang bergelut dengan persoalan sampah perkotaan.